Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Selasa, 14 Oktober 2014

Sejarah Polri



LAHIR, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. 

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. 

Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945.di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. 

Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar.alam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri juga sudan banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia). 

Sumber : polri.go.id

SKCK


Prosedur Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. SKKB berlaku selama 6 (enam) bulan.
SKCK, salah satu contohnya, marak dibutuhkan oleh masyarakat ketika mendaftar CPNS.
Adapun tata cara untuk mendapatkan SKCK adalah:
  • Membuat SKCK Baru:
  1. Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
  2. Membawa fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.
  3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  5. Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
  6. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
  7. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.
  • Memperpanjang masa berlaku SKCK:
  1. Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (Maksimal telah habis masanya selama 1 Th)
  2. Membawa fotocopy KTP/SIM.
  3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  5. Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.
  6. Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.
Catatan :
POLSEK tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan :
  1. Melamar / melengkapi administrasi PNS / CPNS.
  2. Pembuatan Visa / keperluan lain yang bersifat antar-negara.
  3. Polsek/Polres penerbit SKCK sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon.
Berdasarkan :
  1. UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
  2. UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
  4. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010
Maka di beritahukan kepada seluruh pemohon SKCK Baru / Perpanjang, bahwa terhitung mulai hari SABTU / 26 JUNI 2010, dikenakan tarif yang besarannya sbb :
  1. Sidik Jari = RP.35.000
  2. Administrasi = RP.10.000
Seluruh biaya tersebut akan disetorkan kepada kas negara oleh Bendahara SKCK setiap harinya

MEMPERKENALKAN VIRUS KORUPSI DI KALANGAN PELAJAR DAN MAHASISWA

Oleh: Taufik Rohman, DRS. SH. MH.
Kasi Bin Luh Dit Binmas Polda Jawa Barat

KORUPSI MENARIK DIBICARAKAN KARENA :
  1. Bersifat kriminogen, sekaligus Viktimogen
  2. Hakekatnya dari maksud dan tujuannya adalah melawan kewajiban
  3. Timbulkan diskriminasi: menilai seseorang berdasarkan nilai uang, jadi sejak awal sudah memiliki muatan ketidakadilan
  4. Penghianatan terhadap amanat publik
  5. Korupsi merupakan ”natural wrongs”, atau hal yang salah sejak awalnya, maka pasti bertentangan dengan nurani.
KORUPSI: Bribe (Inggris), :Briba (Latin): a piece of bread given to begger, atau Alms (sedekah, sepotong roti yang diberikan kepada pengemis), :blackmail (suap), atau :extortion (pemerasan).
KORUPSI bermetamorfose menjadi: hadiah, honorarium, komisi, biaya konsultasi, tips, uang kehormatan, biaya transaksi, biaya administrasi, dsb. SI penerima dibuat merasa berhutang, dan akhirnya si penerima membalas imbalan dengan melakukan seperti yang dimaui oleh si pemberi.
Korupsi Dari Minum Kopi Bersama Menuju Fee
Korupsi Dari Biaya Administrasi Menuju Travel Cek
Korupsi Dari Hadiah Menuju Upeti
Korupsi Dari Honor Dan Jasa Menuju Porsi Jabatan
Kurupsi Dari Uang pelicin Menuju Suap dan Pemerasan
Korupsi Dari Mark Up Menuju Perampokan

KORUPSI :

Biasanya modus dari korupsi adalah menciptakan hambatan dan memperlama proses pelayanan, dan menciptakan situasi dan kondisi yg koruptif .

NILAI DAN MORALITAS :

Akal budi, norma, iman, agama dan Tuhan menjadi landasan bahwa moralitas memilki ”SESUATU”. Sesuatu yang pada dasarnya berasal ”DARI LUAR” manusia. Manusia mendapatkan norma, iman, agama, dan lain sebagainya bukan dari fungsi dirinya sendiri. Dalam moralitas, agama, budaya dan nilai-nilai ”lokal”, sesuatu itu ditempatkan sebagai penentu kebenaran. Nilai, kaidah dan asas (NKA) adalah penentu kebenaran yang bersifat abstrak, selanjutnya dalam tataran kenegaraan dan pemerintahan, NKA tersebut kemudian harus tersenyawakan dalam Undang-Undang (UU). Tetapi tidak semua produk/substansi UU/hukum mengandung atau dijiwai moralitas, demikian pula dalam implementasi hukum/UU tersebut sangat tergantung dari akhlak dan kompetensi pelaku/ praksis hukum.

SUMBER MORALITAS :

1. Agama
2. Kesusilaan
3. Kesopanan
4. Hukum

DALAM PANDANGAN PSIKOLOGIS, manusia adalah MAHLUK YANG BERHASRAT, dan BUKAN MAHLUK YANG BERMORAL. Hasrat ada dan eksis dalam detak jantung peradapan manusia. Sedangkan MORAL atau MORALITAS adalah sebuah kutub untuk mengendalikan hasrat manusia, berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sebagaai ”manusia”.

DALAM PANDANGAN ISLAM, Manusia adalah mahluk yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, yaitu dengan sebutan ahsani taqwim (hal ini mengisyaratkan kondisi awal yg disebut sebagai potensi, QS At-Tin: 4-6). Untuk mewujudkan potensi tersebut (aktualisasi diri) maka manusia diberinya kebebasan (hasrat). Kebebasan manusia itulah yang melahirkan suatu tanggungjawab. Orang yang selalu memenuhi hidupnya dengan menuruti hasrat yang buruk maka ia akan mempertanggungjawabkan pilihan hidupnya itu kepada Tuhannya dan masyarakat. Namun, karena sejak kelahirannya manusia itu dibekali dengan roh ketaqwaan (ahsani taqwim), maka orang yang paling pertama kali merasakan derita akibat dari pemuasan hasratnya yang buruk itu adalah dirinya sendiri. Ketika seseorang melanggar moralitas, maka ke-ahsani taqwim-annya memberinya tanda, yaitu ”rasa” gelisah.

HUKUM YANG BERMORAL

Quid leges sine moribus (Moral merupakan bagian vital dari hukum), oleh karena itu hukum tidak akan memiliki arti kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Hukum yang terlepas dari moral tak akan mampu mewujudkan keadilan. Karena sifatnya yang statis maka hukum sangat tergantung pada orang atau subjek yang menegakkan. Jika subjek penegak hukumnya berpegang teguh pada prinsip moral, maka hukumpun akan hidup sebagai benteng perlindungan yang dapat memberi rasa bagi keadilan. Dan sebaliknya jika dilepaskan dari konteks moral, maka hukum dapat menjadi predator keadilan tanpa batas. Oleh sebab itu, problem hukum memang tidak terletak pada materi hukumnya saja, tetapi juga tergantung dari kualitas moral manusia yang menegakkannya.

Dalam filsafat hukum, moralitas termuat dalam dua hal :

  1. Esensi hukumnya; Mengandung nilai moral atau tidak, atau IUSTITIA/ KEADILAN, dan VERITAS/ KEBENARAN, (Iustitia et verites)
  2. Perilaku praksis berhukum;  aparat hukum di tuntut untuk mengahayati dan mengimplementasikan NILAI-NILAI ETIS dalam dirinya sendiri. Jadi aparat hukum menjadi cermin moralitas hukum di tengah masyarakat melalui perilakunya.

PARADOKS BERHUKUM DAN MORALITAS

Ilustrasi. Seorang pejabat publik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kemudian masyarakat menuntutnya mundur, tetapi pejabat tersebut tidak bersedia mundur, dengan berdalih bahwa proses hukum masih berlangsung dan vonis hakim belum jatuh, ATAU, vonis hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan dalih menjunjung tinggi asas legalitas atau asas presumtion of innocent serta HAM, sering kali seorang pejabat tidak bersedia mengundurkan diri meskipun legitimasi pejabat tersebut telah sampai dititk nol. Dengan dalih menghormati hukum, maka DIA telah berbuat/ bersikap tidak bermoral. INILAH PARADOKS yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena Quid leges sine moribus.

Sumber :http://www.polisi-sholeh.blogspot.com