Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Selasa, 27 Januari 2015

Pemkab Ancam Cabut Izin Trayek Angkutan, Jika Tarifnya Belum Turun

Purwakarta-Pemkab Purwakarta mengancam akan mencabut izin trayek angkutan kota (Angkot) jika hingga hari ini (Rabu,281/1) tarifnya di Purwakarta belum turun.selain itu,masyarakat juga diimbau agar melaporkan melalui sms center Pemkab Purwakarta jika ada angkutan umum yang belum memberlakukan tarif lama sebelum adanya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan,langkah itu untuk mempermudah pengawasan pemerintah setelah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi.Pemkab Purwakarta langsung mengeluarkan kebijakan soal penurunan tarif angkutan umum itu menyusul adanya kabar pengusaha angkutan umum dan sopir yang tidak mau menyesuaikan tariff angkutan umumnya.
“Kalau bahan bakar naik,maka tarif angkot turun naik.begitu pula sebaliknya.jadi tak ada alasan bagi angkutan umum dalam menentukan ongkos angkutan.jika para sopir masih memberlakukan ongkos di luar yang sudah ditentukan pemerintah,siap-siap kita cabut izin trayeknya,”kata Bupati Dedi kepada KBE,Selasa (27/1).
Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Pengawasan Lalul Lintas Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan telekomunikasi (Kasi Dalwas Lalin Dishubpostel) Purwakarta,Meman Sulaeman menuturkan tariff angkutan kota diturunkan Rp 500.Dari Rp 4.000 untuk umum menjadi Rp 3.500 dan untuk pelajar awalnya Rp 2.000 jadi Rp 1.500.untuk sementara angkutan pedesaan penurunan tarifnya sebesar 11 persen dari tarif awal.
“Penurunan tarif ini sehubungan dengan penurunan harga BBM.untuk dipahami terkait persentase kenaikan ataupun penurunan tariff angkutan ditentukan oleh beberapa faktor.dengan rumusan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) ditambah harga BBm lalu di bagi dua.maka akan didapat persentase,”tuturnya. (sumber:KBE)

Senin, 26 Januari 2015

Korban Banjir Bandang Desa Cianting Belum Dapat Bantuan

Purwakarta-Pemkab. Purwakarta terkesan membiarkan penderitaan korban banjir bandang di Kampung Cibentar,Desa Cianting,Kecamatan Sukatani.pasalnya,sampai saat ini belum dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta.

“Iya belum dapat.padahal musibah yang kami alami cukup besar.tapi sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah,”ujar salah seorang korban,Goparudin kepada Koran Berita,Senin (26/1).walaupun begitu,sampai saat ini dia masih berharap pemerintah dapat membantunya.”Kami masih berharap.semoga pemerintah segera membantu,”ungkapnya.

Banjir bandang dari sungai Cisagu pada Rabu (24/1) lalu itu menghantam satu rumah warga,pabrik penggilingan padi,mushola,warung,dua kolam dan kurang lebih 5 hektar sawah.banjir yang datang tiba-tiba dengan ketinggian kurang lebih 5 meter tersebut membuat panik warga,sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda yang ada di dalam rumah.beberapa barang terendam banjir.

Akibat insiden tersebut kerugian ditaksir kurang lebih Rp 500 juta.Goparudin berharap pemerintah daerah dapat membantu korban yang terkena musibah banjir.”Kami sangat berharap ada bantuan,”tegasnya.dia mengaku,pihak pemerintahan Desa sudah mengontrol lokasi kejadian.”Tapi belum ada informasi lagi sampai saat ini.barangkali masih proses,”imbuhnya.(sumber:Koran Berita)

Kamis, 22 Januari 2015

Lagi,Masyarakat Cantayan Datangi DPRD

Purwakarta-Belasan warga Blok Cantayan Kecamatan Maniis yang tanahnya dikuasai sepihak oleh dua instansi Pemerintah,mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta.kedatangan para warga itu untuk menghadiri dan menyaksikan siding gugatan perdata.namun sayang persidangan tak jadi dilaksanakan Kamis (22/1).massa akhirnya meninggalkan kantor PN denga rasa kecewa warga kemudian melanjutkan audensi ke DPRD Purwakarta.mereka kembali mengadukan nasibnya kepada para wakil rakyat.

“Kami meminta kepada wakil rakyat yang terhormat untuk membantu warga Cantayan.karena pihak PLN PJP UP Ciarat dan Perhutani melakukan upaya hokum lagi dengan melakukan bantahan eksekusi yang diputuskan MA.maka kami kembali mengadukan permasalahan ini kepada para wakil rakyat,”ujar H Komarudin SH,kuasa Hukum warga blok Cantayan Maniis.

Padahal,kata dia jelas-jelas warga blok Cantayan sudah memenangkan gugatan itu,sehingga warga menuntut agar Perhutani dan PLN PJP UP Cirata membayar ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya digunakan menjadi Bendungan PLN PJP UP Cirata.”dengan ini kita berharap para wakil rakyat bisa segera membantu menyelesaikan masalah yang dirasa merugikan rakyat,”harapnya.


Sementara itu,Ketua DPRD Purwakarta,Sarif Hidayat menyampaikan,pihaknya akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu warga Cantayan menyelesaikan sengketa tanah itu.”Kita akan berupaya membantu dan memfasilitasi permasalahan sengketa itu.kita juga berharap semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi agar permasalahan ini tak berlarut-larut,”janjinya.(sumber:KBE)